Jusuf Kalla: Tak Ada Istilah Buntu Bahas RUU

Nasional, Jakarta - Wakil Presiden Wapres JK: Revisi UU Anti-terorisme untuk Cegah Serangan Teroris

Oleh sebab itu, Kalla tak memandang masalah bila pemerintah ingin berkonsultasi dengan parlemen. Tujuannya agar mekanisme pembuatan undang-undang bisa berjalan dengan cara musyawarah bukan voting.

Saat ini setidaknya ada dua RUU yang alot dibahas di DPR. Keduanya ialah RUU Terorisme dan RUU Pemilihan Umum.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki menyatakan pertemuan antara pimpinan DPR dengan presiden membahas soal RUU merupakan hal lumrah. Langkah tersebut dinilai baik untuk mempercepat pembahasan RUU. "Saya kira pemerintah juga berkepentingan misalnya untuk percepatan revisi UU Terorisme," ucap Teten kemarin.

Dalam hal RUU Terorisme, kata Teten, salah satu pembahasan yang krusial ialah kekhawatiran parlemen terjadinya penyimpangan kekuasaan. Penyimpangan itu berpotensi melanggar hak asasi manusia. "Tidak mungkin di era demokrasi pemerintah lakukan abuse of power," kata dia.

ADITYA BUDIMAN

Jusuf Kalla: Tak Ada Istilah Buntu Bahas RUU

Nasional, Jakarta - Wakil Presiden Wapres JK: Revisi UU Anti-terorisme untuk Cegah Serangan Teroris

Oleh sebab itu, Kalla tak memandang masalah bila pemerintah ingin berkonsultasi dengan parlemen. Tujuannya agar mekanisme pembuatan undang-undang bisa berjalan dengan cara musyawarah bukan voting.

Saat ini setidaknya ada dua RUU yang alot dibahas di DPR. Keduanya ialah RUU Terorisme dan RUU Pemilihan Umum.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki menyatakan pertemuan antara pimpinan DPR dengan presiden membahas soal RUU merupakan hal lumrah. Langkah tersebut dinilai baik untuk mempercepat pembahasan RUU. "Saya kira pemerintah juga berkepentingan misalnya untuk percepatan revisi UU Terorisme," ucap Teten kemarin.

Dalam hal RUU Terorisme, kata Teten, salah satu pembahasan yang krusial ialah kekhawatiran parlemen terjadinya penyimpangan kekuasaan. Penyimpangan itu berpotensi melanggar hak asasi manusia. "Tidak mungkin di era demokrasi pemerintah lakukan abuse of power," kata dia.

ADITYA BUDIMAN

Jusuf Kalla: Tak Ada Istilah Buntu Bahas RUU

Nasional, Jakarta - Wakil Presiden Wapres JK: Revisi UU Anti-terorisme untuk Cegah Serangan Teroris

Oleh sebab itu, Kalla tak memandang masalah bila pemerintah ingin berkonsultasi dengan parlemen. Tujuannya agar mekanisme pembuatan undang-undang bisa berjalan dengan cara musyawarah bukan voting.

Saat ini setidaknya ada dua RUU yang alot dibahas di DPR. Keduanya ialah RUU Terorisme dan RUU Pemilihan Umum.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki menyatakan pertemuan antara pimpinan DPR dengan presiden membahas soal RUU merupakan hal lumrah. Langkah tersebut dinilai baik untuk mempercepat pembahasan RUU. "Saya kira pemerintah juga berkepentingan misalnya untuk percepatan revisi UU Terorisme," ucap Teten kemarin.

Dalam hal RUU Terorisme, kata Teten, salah satu pembahasan yang krusial ialah kekhawatiran parlemen terjadinya penyimpangan kekuasaan. Penyimpangan itu berpotensi melanggar hak asasi manusia. "Tidak mungkin di era demokrasi pemerintah lakukan abuse of power," kata dia.

ADITYA BUDIMAN

Citilink Gandeng Risma Cari Pilot dari Keluarga Miskin

Bisnis, Jakarta - Citilink Indonesia dan Wali Kota Surabaya Risma sepakat bekerjasama dalam penerimaan pilot dari keluarga tidak mampu asal Surabaya.

Menurut Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo, hal itu dilakukan sebagai bagian kepedulian perusahaan mengingat Citilink Indonesia pertama kali didirikan di Kota Pahlawan tersebut.

"Ini merupakan upaya Citilink Indonesia dalam mendukung bibit-bibit muda daerah yang potensial serta memiliki kegigihan untuk berbuat yang terbaik walau memiliki keterbatasan," Juliandra Nurtjahjo dalam pesan tertulisnya, Jumat, 7 Juli 2017.

Julia menambahkan, ada lima calon pilot yang sebentar lagi lulus pendidikan penerbangan di Banyuwangi. Selanjutnya, mereka akan mengikuti pendidikan lanjutan untuk dapat meraih tipe rating pesawat A320 yang merupakan kekuatan armada Citilink Indonesia.

"Penerimaan kelima calon pilot yang berasal dari keluarga tidak mampu ini rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat dan kemudian akan disekolahkan kembali untuk mengambil lisensi type rating Airbus A320," katanya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau yang biasa disapa Risma mengapresiasi kerja sama Citilink Indonesia dan mengharapkan bisa menjadi mitra Pemkot Surabaya untuk semua kegiatan di Surabaya baik tingkat nasional maupun internasional. "Banyak kegiatan di Surabaya, contoh saja pada bulan Agustus nanti ada empat kegiatan internasional, Juli ini ada satu kegiatan," kata Risma.

Dalam kesempatan tersebut, Juliandra dan Risma juga membicarakan tentang kerjasama Citilink Indonesia dengan Pemerintah Kota Surabaya di bidang lainnya selain dalam hal sumber daya manusia, yaitu promosi gabungan untuk kegiatan berskala nasional dan internasional termasuk sektor pariwisata, serta memberikan dukungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi binaan Pemerintah Kota Surabaya.

DESTRIANITA

DPRD DKI Jakarta Kebut Pembahasan Raperda Kenaikan Tunjangan

Metro, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta. Raperda tersebut berisi tentang Ahok Tolak Tunjangan DPRD DKI Rp 300 Ribu Tiap Kali Rapat 

Hanya saja, kata Taufik, untuk melaksanakan peraturan tersebut harus ada perda. Adapun dalam pengajuan perda ada dua pintu, yakni melalui inisiatif DPRD ataupun eksekutif. Keduanya hanya memiliki waktu tiga bulan untuk membuat perda yang mengatur kenaikan tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD DKI setelah PP keluar pada Juni 2017.

"Dalam ketentuan PP itu, tiga bulan harus ada perda-nya. Sekarang sebulan sudah lewat, sisa waktu dua bulan, bagaimana caranya?" ujar Taufik.

Taufik berharap, Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI diusulkan oleh eksekutif, sehingga pembahasannya cepat selesai. Jika dibahas oleh DPRD akan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Baca: Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD

“Kalau diusulkan inisiatif DPRD, ada fase waktu yang panjang, karena tujuh kali paripurna. Kalau usul ini lewat eksekutif tiga kali paripurna sudah selesai,” ungkap Taufik.

Taufik mengatakan apabila raperda bisa selesai tepat waktu, bukan tidak mungkin tunjangan DPRD bisa naik tahun ini juga. Menurut Taufik, pelaksanaan PP wajib dilakukan oleh setiap daerah. Namun, PP tersebut harus berdasarkan perda.

LARISSA HUDA

Menteri Rini Minta BUMN Perhatikan Realisasi Capex

Bisnis, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta para direktur BUMN untuk memperhatikan realisasi belanja modal atau capex (capital expenditure). Belanja modal dinilai bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Yang sudah commit di RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) harus betul-betul direalisasikan," kata dia di kantornya, Jakarta, Jumat, 7 Juli 2017. Jika tidak, BUMN dapat menghambat perekonomian masyarakat. Menurut dia, BUMN bisa disalahkan jika pertumbuhan ekonomi tak berjalan positif.

Simak: Pembangunan Konstruksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai

Rini juga mengatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selalu menekankan realisasi capex BUMN yang dinilai masih rendah. "Capex Bu Rini ini masih belum sampai loh. Belum tinggi loh," kata dia meniru percakapan mereka.

Capex BUMN tahun ini dipatok Rp 468 triliun. Targetnya meningkat dibandingkan realisasi capex BUMN pada 2016, yakni Rp 297 triliun.

Menteri Rini juga mengingatkan para direktur tersebut untuk menjaga asetnya. "Saya ingatkan, jangan sampai kita kehilangan aset seperti Hotel Borobudur, Grand Indonesia," ujarnya. Tahun ini, aset BUMN ditargetkan mencapai Rp 7.035 triliun.

Pesan lainnya dari Menteri Rini adalah untuk memikirkan dampak jangka panjang sebelum bekerja sama dengan pihak swasta. Dia menyatakan tak melarang kerja ssma, namun BUMN harus memperhatikan dampaknya kepada masyarakat. "Jangan akhirnya hilang dan hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang," ujar dia.

VINDRY FLORENTIN

Dokter Militer Penampar Petugas Bandara Dilaporkan ke Polres

Nasional, Tangerang - Juru bicara Polres Bandara Soekarno-Hatta Inspektur Dua Prayogo membenarkan ada seorang dokter militer  yang dilaporkan menampar petugas Bandara Soekarno-Hatta." Iya betul, yang bersangkutan saat ini masih di Polres Bandara Soekarno-Hatta," ujarnya saat dihubungi Tempo, Jumat malam, 7 Juli 2017.

Baca juga: Dokter Militer Tampar Petugas Keamananan Bandara Soekarno-Hatta

Menurut Prayogo, dokter militer berusia 56 tahun itu belum diperiksa sejak dilaporkan petang tadi. "Karena sepertinya akan diselesaikan secara kekeluargaan," kata Prayogo.

Petugas Avition Security Bandara Soekarno-Hatta melaporkan seorang dokter militer berinisial AG setelah lelaki itu menamparnya. "Pelaku seorang dokter militer di TNI," ujar Security Rescue & Fire Senior Manager Bandara Soekarno-Hatta Tommy Bawono.

Tommy mengatakan peristiwa penamparan itu terjadi petang tadi sekitar pukul 18.05 di Security Check Point (SCP) Terminal I A Bandara Soekarno-Hatta.

Sebelumnya, AG yang merupakan warga Jakarta Pusat, melewati pos pemeriksaan dan lampu indikator menyala. Petugas menahan penumpang tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Ketika petugas meminta izin untuk dilakukan pemeriksaan body search. "Penumpang tersebut melakukan pemukulan kepada petugas kami," kata Tommy.

Baca juga: Joice Warouw Diperiksa di Polda Metro Jaya Tanpa Didampingi Suami

Menurut Tommy, sesuai prosedur setelah diperiksa di Avsec, dokter militer yang menampar petugas bandara itu langsung dilaporkan ke Polres Bandara Soekarno-Hatta.
JONIANSYAH HARDJONO