DPRD DKI Jakarta Kebut Pembahasan Raperda Kenaikan Tunjangan

Metro, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta. Raperda tersebut berisi tentang Ahok Tolak Tunjangan DPRD DKI Rp 300 Ribu Tiap Kali Rapat 

Hanya saja, kata Taufik, untuk melaksanakan peraturan tersebut harus ada perda. Adapun dalam pengajuan perda ada dua pintu, yakni melalui inisiatif DPRD ataupun eksekutif. Keduanya hanya memiliki waktu tiga bulan untuk membuat perda yang mengatur kenaikan tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD DKI setelah PP keluar pada Juni 2017.

"Dalam ketentuan PP itu, tiga bulan harus ada perda-nya. Sekarang sebulan sudah lewat, sisa waktu dua bulan, bagaimana caranya?" ujar Taufik.

Taufik berharap, Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI diusulkan oleh eksekutif, sehingga pembahasannya cepat selesai. Jika dibahas oleh DPRD akan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Baca: Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD

“Kalau diusulkan inisiatif DPRD, ada fase waktu yang panjang, karena tujuh kali paripurna. Kalau usul ini lewat eksekutif tiga kali paripurna sudah selesai,” ungkap Taufik.

Taufik mengatakan apabila raperda bisa selesai tepat waktu, bukan tidak mungkin tunjangan DPRD bisa naik tahun ini juga. Menurut Taufik, pelaksanaan PP wajib dilakukan oleh setiap daerah. Namun, PP tersebut harus berdasarkan perda.

LARISSA HUDA

Sandiaga Uno Mulai Bahas Rancangan Stadion Jakarta

Metro, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta rerpilih Sandiaga Uno mengatakan timnya sedang membuat rancangan untuk pembangunan stadion sepak bola di Jakarta. "Ini prioritas utama sekarang, kemarin di Pokja (kelompok kerja) olahraga sudah dibahas," kata Sandiaga Uno, Jumat, 7 Juli 2017.

Menurut Sandiaga, pembangunan stadion sebagai prioritas pada masa kepemimpinan dirinya bersama Gubernur Anies Baswedan. "Stadion ini menjadi kebijkan yang paling ditunggu oleh masyarakat. Bukan hanya oleh Persija, tapi masyarakat secara umum," ujar Sandiaga.

Baca: Begini Rencana Stadion Persija yang Dijanjikan Anies-Sandi

Stadion yang digadang-gadang akan dibangun bertaraf internasional ini, nantinya akan dibangun di Taman BMW (Bersih, Manusiawi, Berwibawa) di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.  "Tapi sepertinya modelnya adalah public private partnership, dan setelah itu kita juga ingin mulai memastikan bahwa kita bisa peletakan batu pertama," ucap Sandiaga.

Sandiaga Uno berjanji akan mengusahakan pembangunan stadion di lokasi tersebut, walaupun tanah di lokasi tersebut berstatus sengketa. "Akan kita turunkan tim aset dan tim hukum untuk memastikan tidak ada sengketa terhadap tanah tersebut," tutur Sandiaga.

Dalam kampanyenya saat pemilihan kepala daerah, Sandiaga Uno mengatakan lapangan sepak bola di stadion itu akan menggunakan rumput seperti yang digunakan di Stadion Old Trafford, kandang Manchester United.

Baca juga: Anies Siapkan Rancangan Stadion untuk Persija

Nantinya, Sandiaga Uno menambahkan, stadion tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, mengginakan standar FIFA dalam pembangunannya, dan kualitasnya tidak kalah dengan Gelora Bung Karno.

CHITRA PARAMAESTI

Vlog Kaesang Pangarep, Polres Bekasi: Penyelidikan Dilanjutkan

Metro, Bekasi - Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota memastikan laporan Muhamad Hidayat S mengenai dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama yang dilakukan oleh Kaesang Pangarep, tetap dilanjutkan.

"Penentuannya di gelar perkara," kata Kepala Polres Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Hero Henrianto Bachtoar di Bekasi, Jumat, 7 Juli 2017. Sampai saat ini, kata Hero, statusnya masih dalam tahap penyelidikan.

Baca: Hentikan Kasus Kaesang, Polisi Tak Takut Disebut Bela Anak Jokowi  

Penyidik, ujar Hero, sedang mengumpulkan keterangan sebagai bahan untuk melakukan gelar perkara. Karena itu, Hero menambhakan, pihaknya menyayangkan Hidayat tidak hadir menemui penyidik hari ini.

"Kami melakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan Kapolri," kata Hero. Menurut Hero, keputusan menghentikan atau melanjutkan kasus yang menjerat putra Presiden Joko Widodo itu setelah dilakukan gelar perkara.

Dalam gelar perkara, kata Hero, pihaknya mengundang berbagai pihak yang berkompenten, termasuk dari Polda Metro Jaya. "Penyidik sendiri juga mempunyai pendapat untuk bisa memutuskan," ucap Hero.

Sejauh ini, kata Hero, penyidik telah meminta keterangan tiga orang ahli. Diantaranya ahli pidana dari Universitas Negeri Jakarta, ahli bahasa dari Universitas Trisakti, dan ahli komunikasi dari Malang dibawah Kementerian Informasi dan Komunikasi.

"Makanya kami sayangkan pelapor tadi tidak memenuhi undangan," kata Hero. Meski sudah memintai keterangan para ahli, ujar Hero, pihaknya enggan membeberkan hasilnya. Sebab, keterangan yang didapat bagian dari bahan penyelidikan untuk gelar perkara. "Hasilnya tidak bisa kami ekspos ke media," kata Hero.

Hidayat menolak menghadiri pemanggilan penyidik Polres Bekasi Kota, Jumat. Alasannya, dia mendapat kabar bahwa Polri menyatakan telah menutup kasus ini. "Kalau saya datang, berarti membodohi diri saya sendiri," kata Hidayat. "Saya akan mengambil langkah hukum berikutnya," ujar Hidayat.

Kaesang Pangarep melalui vlognya yang berjudul #BapakMintaProyek, mengungkapkan beberapa kali kata “dasar ndeso”. Istilah “ndeso” ini ramai dibicarakan di berbagai media sosial. Kata “ndeso” bahkan sempat menjadi trending topic Twitter.

Baca juga: Pelapor Kaesang Pangarep Tolak Memberi Keterangan ke Penyidik

Hidayat yang menilai kata “ndeso” itu mengandung makna tuduhan penodaan agama dan ujaran kebencian (hate speech), sehingga melaporkan Kaesang Pengarep ke Polres Bekasi.

 

ADI WARSONO

Tak Semua Sekolah di Jakarta Siap Terapkan Full Day School

Metro, Jakarta - Tak semua sekolah di Jakarta siap menerapkan praktik sekolah lima hari dalam sepekan. Beberapa sekolah mengungkap soal terbatasnya ruang kelas untuk bisa menerapkan sistem belajar delapan jam per hari (full day school) tersebut secara penuh.

Salah satunya, Sekolah Menengah Pertama Negeri 33 di Jakarta Selatan. Sekolah ini hanya memiliki 12 ruangan untuk 18 rombongan belajar dari semua tingkat. Itu sebabnya selama ini jam masuk siswa sekolah tersebut dibagi dua, yakni pagi dan siang.

“Siswa kelas VIII dan IX masuk pagi, kelas VII masuk sore," ujar Kepala SMPN 33, Warno, ketika ditemui di sekolah itu, kemarin. Warno menambahkan, “Di SMP 33, kami masih perlu toleransi untuk penerapan full day school dalam waktu dekat.”

 

Baca juga: Menteri Muhadjir Sebut Kritik Full Day School Terlalu Dini

Atas desakan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan, Warno mengatakan, pihak sekolah telah meminta penambahan ruangan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Ruangan diperkirakan baru bisa ditambah dalam dua tahun ke depan. “Jadi, efektif kami bisa menjalankan full day school pada 2019,” katanya.

Warno mengungkap kendala lainnya, yakni lahan untuk fasilitas penunjang aktivitas sekolah lima hari. Area lahan tersisa di SMPN 33 dianggap sangat terbatas sehingga menyulitkan intensifikasi praktik ekstrakurikuler di luar ruangan setiap hari. “Maksimal kegiatan seni atau literasi dalam ruangan yang akan diperbanyak,” ucapnya.

SMPN 15, juga di Jakarta Selatan, mengalami kendala yang sama. Mereka bahkan memiliki total 21 rombongan belajar untuk 12 ruangan yang tersedia. Wakil Kepala SMPN 15, Anita Maria Hutabarat, mengatakan penambahan ruangan telah diusulkan lima tahun lalu. "Sejauh ini baru dapat penambahan ruangan perpustakaan saja," katanya.

 

Baca juga: Sekolah Ini Sebut Full Day School Membantu Kepercayaan Diri Siswa 

Dia menuturkan, sistem belajar sampai sore belum akan diterapkan secara penuh di sekolah itu. Kelonggaran diberlakukan dengan tidak menerapkan sebagian program yang ada. “Karena orang tua siswa juga akan marah jika kelas yang masuk sore dipaksakan pulang malam.”

Sistem sekolah lima hari diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan yang diteken bulan lalu. Tujuannya adalah menekan aktivitas negatif siswa di luar sekolah, selain menambah waktu luang siswa bersama keluarga pada akhir pekan. Namun peraturan itu memicu reaksi penolakan dari sebagian kalangan. Presiden sedang merancang peraturan yang diharapkan bisa menjadi dasar penerapan peraturan menteri tentang hari sekolah tersebut agar dapat diterima lebih luas.  

IRSYAN HASYIM | WURAGIL

Begini Cerita Keseruan Djarot Saat Naik Taksi ke Balai Kota

Metro, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menceritakan tentang serunya naik kendaraan umum saat bepergian, terutama saat berangkat kerja. Tadi pagi, Djarot kembali naik taksi datang ke Balai Kota. Hal itu rutin ia lakukan setiap Jumat pertama awal bulan. Menurut Djarot, banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik saat naik kendaraan umum.

"Enaknya naik kendaraan umum begini lho, kita bisa komunikasi sama drivernya lho. Jadi kita ngomong, ngobrol begitu ya," ujar Djarot di Balai Kota, Jumat, 7 Juli 2017.

Djarot mengatakan selama ini ia mendapati sopir kendaraan umum berasal dari luar daerah. Biasanya, ujar Djarot, dirinya akan bertanya pertanyaan-pertanyaan sederhana soal kehidupan mereka sehari-hari. Djarot sempat mendengarkan keluhan seorang sopir taksi yang sengaja pindah ke ibukota karena gaji di kampungnya terbilang rendah.

 

Baca juga: Sopir Transjakarta Mogok, DTKJ: Solusi Harus Sama-sama Senang

"(Saya tanya) kenapa ke sini (Jakarta)? (Dia jawab) 'di sana (kampung) susah, Pak. Susahnya di sana itu gajinya kecil'. Lalu, saya bilang, memang daerah itu gajinya rendah, tapi biaya hidup kan rendah. Sehingga masih bisa hidup dengan baik," ujar Djarot.

Sementara, sopir tersebut hidup serba terbatas di ibu kota, mulai tinggal di kontrakan sempit, uang sewa mahal, kewajiban membayar air bersih, hingga biaya serba mahal. Meski begitu, Djarot mengatakan dirinya mengapresiasi perjuangan para pendatang yang bertahan hidup di Jakarta.

"Senang lho saya ini dari pada (kepada orang yang) sekedar, maaf ya, tangannya di bawah terus. Ada spirit ada perjuangan begitu lho," ujar Djarot.

 

Baca juga: Djarot Mengusahakan Koridor 13 Tetap Diluncurkan Sesuai Jadwal 

Menurut Djarot, hal kecil seperti itu baru bisa ditemukan ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. Djarot mengatakan jangan kaget apabila menemukan dirinya sedang 'nongkrong' di kaki lima. Kebiasaan itu, kata Djarot, sudah sering ia lakukan sejak ia masih tinggal di desa.

"Saya ini orang desa yang tidak bisa hidup kemudian sendiri-sendiri dan di komunitas yang ekslusif, selalu campur. Sehingga kita bisa sharing di situ. Saya juga banyak belajar dari masyarakat yang seperti ini," ujar Djarot.

LARISSA HUDA

Sandiaga Uno: Nanti Penarikan Tunai Dana KJP Legal

Metro, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno mengatakan penarikan tunai dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) saat ini tidak diperbolehkan. Namun faktanya tetap saja terjadi kebocoran karena ada toko yang bersedia melayani pemegang kartu untuk menarik dana secara tunai.

Menurut Sandiaga Uno, pada masa kepemimpinannya nanti, ia akan memberlakukan KJP Plus di mana pemegang kartu secara legal bisa menarik uang tunai. Dengan demikian tidak ada lagi permainan di belakang sehingga semua transaksi dapat diawasi. "Setelah Oktober nanti baru dibicarakan, tapi yang terjadi hari ini sama seperti apa yang kami terima masukan selama kampanye," katanya, Kamis, 6 Juli 2017.

Sebelumnya, Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan dugaan penyalahgunaan dan KJP. Dugaan itu muncul karena ada sejumlah toko yang melayani penarikan tunai untuk pemegang kartu KJP. Djarot berencana melaporkan toko-toko kepada polisi. Sedangkan bagi masyarakat yang terbukti melakukan penarikan tunai, KJP yang mereka pegang akan dicabut. “Begitu ditarik tunai, langsung cabut,” ujarnya.

Djarot menerangkan, transaksi KJP dilakukan secara nontunai demi menghindari penyalahgunaan program bantuan untuk siswa itu. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, saat ini terdapat 792 ribu pemegang KJP.

Sandiaga menjelaskan, siswa membutuhkan uang bukan hanya untuk membeli sepatu, tas, juga perlengkapan sekolah. Karena itu pemegang KJP perlu diberi hak untuk mencairkan dana. "Mereka dalam keadaan sangat sulit sehingga untuk transport, sarapan pagi anaknya sendiri harus diberikan lah," kata dia.

Untuk mengawasi penggunaan dana KJP, Sandiaga Uno berencana membuat aplikasi digital yang dapat mencatat aliran kas dana yang disalurkan. "Ada fitur teknoligi dan digital di situ," ucapnya.

CHITRA PARAMAESTI | WULAN NOVA SINTA | SSN

Pendaftaran PPDB Online SMP di Bekasi Diperpanjang

Metro, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi memperpanjang Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri hingga 8 Juli 2017. Perpanjangan ini dilakukan karena terjadi masalah dalam proses pendaftaran. "Agar semua pendaftar terakomodir," kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Kamis, 6 Juli 2017.

Sampai saat ini masih banyak calon siswa yang belum bisa mendaftar karena tidak bisa memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) yang tercantum di dalam kartu keluarga. Karena itu orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan di Jalan Lapangan Tengah, Bekasi Timur.

Rahmat mengimbau agar orangtua siswa tidak khawatir. Pemerintah menjamin mereka bisa mengikuti proses PPDB. Hanya saja masalah diterima atau tidaknya tetap ditentukan oleh nilai akademik masing-masing.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah mengatakan, proses PPDB online terpaksa diperpanjang karena hari ini banyak calon siswa yang belum bisa mendaftar. "Kami berikan waktu tambahan sesuai instruksi pimpinan daerah," kata Inayatullah.

Menurut Inayatullah, sudah lebih dari 700 calon peserta mendaftar lewat kantor Dinas Pendidikan. Sebab mereka tidak bisa mendaftar secara online gara-gara NIK tidak terlacak dalam sistem PPDB. Untuk itu Dinas Kependudukan dilibatkan dalam proses pendaftaran agar NIK bisa langsung diverifikasi.

Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan panitia PPDB di masing-masing SMP agar calon peserta didik  mendaftar di kantor Dinas Pendidikan. "Sampai saat ini masih banyak warga yang mengeluh," kata Inayatullah.

Yusuf, 40 tahun, wali murid tak bisa mendaftar lantaran NIK tak muncul dalam server PPDB online, sehingga sejak pagi-pagi buta, harus datang ke kantor dinas pendidikan. "Saya masih menunggu validasi dari dinas pendidikan," kata dia yang ingin mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 2.

ADI WARSONO

Makna Istilah Ndeso yang Disebut Kaesang Pangarep di Vlognya

Metro, Jakarta - Istilah 'ndeso' ramai dibicarakan di berbagai media sosial. Kata 'ndeso' bahkan sempat masuk trending topic Twitter. Kata 'ndeso' melambung setelah seorang pria bernama Muhamad Hidayat melaporkan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dengan tuduhan penodaan agama dan ujaran kebencian (hate speech).

Dalam laporannya ke polisi, Hidayat menyebut kalimat kebencian yang dimaksud ada dalam vlog Kesang Pangarep berjudul #BapakMintaProyek. Salah satu kata yang disebut mengandung ujaran kebencian  adalah, 'dasar ndeso'. Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito mengatakan tidak ada unsur kebencian dalam istilah 'ndeso'.

 

Baca juga: Warganet Riuh Membicarakan Kaesang Pangarep dan Ndeso

“Istilah 'ndeso' itu konotasinya guyonan. Bukan sinis atau ada tendensi menghina pihak yang disebut 'ndeso',” kata Arie saat dihubungi Tempo, Kamis, 6 Juli 2017.

Arie yang lama mempelajari sosiologi pedesaan menjelaskan, penyebutan 'ndeso' merupakan bahasa kultural yang biasa digunakan berbagai komunitas. Baik komunitas di perkotaan maupun pedesaan. Penafsiran secara umum, istilah 'ndeso' itu bahasa populer untuk menunjukkan sesuatu yang terbelakang, unik, jauh dari kemajuan.

“Orang menyebut itu untuk mengakrabkan dalam pergaulan. Tidak ada tendensi menghina,” kata Arie.

Baca juga: Pelapor Kaesang Pangarep Bantah Sengaja Bidik Putra Jokowi 

Bahkan dalam komunitas di pedesaan, istilah itu juga mereka ucapkan untuk hal-hal yang dinilai ketinggalan zaman. Semisal, mengomentari temannya yang tidak bisa menggunakan smartphone.

“Tapi spiritnya guyonan. Orang desa pun tersenyum, bahkan ngguyu (tertawa) kalau dibilang ndeso,” kata Arie.

PITO AGUSTIN RUDIANA

Teror ISIS di Polsek Kebayoran Lama, Gambar Rekaman CCTV Buram

Metro, Jakarta - Polisi masih memburu orang yang diduga melakukan teror di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Lima rekaman Closed Circuit Television (CCTV) sudah diperiksa untuk mengidentifikasi pelaku. Namun gambarnya buram sehingga detail peristiwa tidak terlihat. "Gambar agak gelap," kata Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Iwan Kurniawan, Rabu, 5 Juli 2017.

Untuk itu penyidik telah menyerahkan rekaman CCTV ke Puslabfor. Di sana nanti resolusi gambar ditingkatkan sehingga gambarnya bisa lebih terang. “Nanti dengan menggunakan teknik yang ada di labfor kami bisa mengetahui lebih jelas,” kata Iwan.  

Selain itu, kata Iwan, polisi memiliki sejumlah cara untuk memburu pelaku. Di antaranya dengan melacak sidik jari orang itu. Tidak tertutup kemungkinan polisi mencari petunjuk berdasarkan tulisan dalam surat ancaman. "Saat ini kami fokus mengumpulkan barang bukti dulu," katanya.

Teror yang terjadi di Polsek Kebayoran Lama itu terjadi Selasa lalu. Sebuah bendera ISIS terpasang di pagar depan kantor Polsek. Selain bendera ditemukan pula sepucuk surat yang dimasukan dalam botol air mineral berukuran 1 liter. "Isi suratnya ancaman terhadap Polri, TNI dan satuan lainnya," kata Iwan.

INGE KLARA SAFITRI